Unit Kegiatan Mahasiswa

KEGIATAN MAHASISWA STABM

INKLUSI PERPAJAKAN DALAM PEMBELAJARAN

 


Pada tanggal 14 Agustus 2020, BEM STAB Maitreyawira melaksanakan Webinar dengan narasumber yaitu Lilisen, S.E., M.Ak., BKP dari Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pekanbaru , yang bertema : ”Inklusi Perpajakan dalam Pembelajaran”. yang diikuti oleh seluruh warga kampus STABM dan masyarakat Buddha secara Nasional.

Adapun inti dari webinar tersebut antara lain  pemahaman tentang

Apa itu Pajak…..?  Definisi Pajak, dari kata Pajak muncul dalam “Rancangan UUD Kedua” disampaikan tanggal 14 Juli 1945. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tercapainya kepastian hukum antar WP dan Negara.

Kewajiban Mendaftarkan Diri. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor  Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban Melaporkan UsahaSetiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jangka Waktu Pendaftaran Diri Wajib Pajak. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, paling lama pada akhir bulan berikutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata dimulai.

Jangka Waktu Pelaporan Usaha Wajib Pajak. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Sebagai PENGUSAHA yang menyerahkan BKP/JKP, Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagai Pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP.

Wajib Pajak. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP, PENGUSAHA KECIL, Tidak memilih sebagai PKP sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku OMSET BKP &/ JKP> batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.

Sarana Pembayaran/Penyetoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Jatuh Tempo Pembayaran Pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. (Pasal 9 ayat 2 UU KUP) . Ayo Peduli Pajak. “Pajak Kuat, Indonesia Maju”. Orang yang bijak, taat Pajak.